BANJARNEGARA TV – PJ Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto SH melaunching Implementasi Transaksi Non Tunai Bagi pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara, di Hotel Fox Harris, Kamis (16/5/2024).
PJ Bupati Banjarnegara Launching Implementasi Transaksi Non Tunai Bagi Pemdes di Hotel Fox Harris, Kamis (16/5/2024). (Banjarnegara TV /banjarnegarakab.go.id)
Tri Harso didampingi Sekda, Indarto, Kepala Dispermades PPKB Hendro Cahyono, Kepala BPPKAD Dwi Suryanto, Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara, Aditya Agus Satria, yang dalam hal ini hadir selaku Komisaris PT BPR BKK Mandiraja Persero. Sementara dari undangan hadir para camat dan kepala desa se-kabupaten Banjarnegara.
Tri Harso Widirahmanto dalam sambutannya menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemkab Banjarnegara telah membuat mekanisme Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, yang pada aplikasinya menggunakan pengelolaan CMS (Cash Management System).
“Saya berharap, dengan launching ini dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang taat asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, serta mewujudkan pembayaran kewajiban perpajakan yang tertib dan tepat waktu,” kata Tri Haro.
Tri Harso juga meminta agar BPR Mandiraja meningkatkan pelayanannya dengan memperbaiki sistem yang telah berjalan. Juga penyiapan SDM di desa agar sistem keuangan di desa semakin bagus.
Sementara itu Aditya Agus Satria selaku Kepala Dinsos PPPA dan hadir sebagai Komisaris PT BPR BKK Mandiraja Persero, mengatakan bahwa aplikasi siskeudes berbasis CMS menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pembayaran non tunai. Ini akan berdampak positif misalnya terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, mencegah terjadinya penyimpangan transaksi atau korupsi, mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan kas desa.
Menurut Aditya, awalnya tidak mudah mewujudkan proses analog ke digital, karena butuh investasi besar dari infrastruktur dan SDM. Namun dengan kerja keras stakeholder terkait akhirnya bisa terwujud.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu juga para operator yang telah berjibaku. Dengan terwujudnya Siskeudes sistem CMS ini semoga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengelolaan keuangan di desa sehingga mendukung pembangunan desa. Desa pun akan semakin maju dan berkembamg,” kata Adit.
Adapun dukungan PT BPR BKK Mandiraja dalam Implementasi Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah Desa adalah dengan menghadirkan CMS juga Aplikasi Siskeudes yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa, yang dikerjakan vendor IT yang kompeten.
Sementara itu Kepala Dispermades PPKB Hendro Cahyono menambahkan, pihaknya telah melakukan uji coba implementasi transaksi non tunai dengan pilot project di 2 kecamatan, yakni di wilayah bawah Desa Bawang dan di Desa Batur mewakili wilayah atas. Dispermades PPKB juga menggelar pelatihan selama 3 hari untuk operator.
“Alhamdulillah uji coba baik dan lancar. Dari 66 transaksi 100 persen berhasil,” kata Hendro.
